Desakan terhadap reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat setelah survei nasional terbaru merilis angka mayoritas. Bagi pembaca di Lumajang dan daerah lain, temuan ini relevan karena menyentuh isu yang sehari-hari dirasakan: harga kebutuhan pokok dan kinerja pejabat di bidang ekonomi serta hukum.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, memaparkan hasil riset secara daring pada Senin, 31 Agustus 2026. Menurutnya, 51,9 persen responden menilai perombakan kabinet perlu dilakukan. Sebaliknya, hanya 27,9 persen yang menyatakan tidak perlu. Angka tersebut menempatkan mayoritas publik pada posisi menginginkan perubahan susunan menteri.
Alasan utama: kinerja menteri dinilai kurang memuaskan
Poltracking tidak hanya menanyakan perlu tidaknya reshuffle, tetapi juga menggali alasan di baliknya. Faktor yang paling menonjol adalah penilaian bahwa kinerja sejumlah menteri belum memuaskan. Temuan ini sejalan dengan penurunan tingkat kepuasan terhadap kabinet secara keseluruhan.
Kepuasan publik terhadap kinerja kabinet tercatat 47 persen. Angka itu lebih rendah dibanding survei Mei 2026 yang mencapai 67 persen, serta survei Juli 2026 yang berada di 49 persen. Hanta menilai persoalan inti terletak pada kemampuan kabinet menerjemahkan visi dan program prioritas Presiden ke dalam pelaksanaan di lapangan.
Ekonomi dan hukum menduduki urutan teratas
Ketika ditanya bidang mana yang paling penting menjadi fokus perombakan, sektor ekonomi menempati posisi puncak dengan 30,8 persen. Bidang hukum menyusul di angka 22 persen. Kedua sektor ini menjadi cerminan kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan harian.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 41,8 persen. Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, kepuasan berada pada 48,3 persen. Kombinasi angka tersebut menjelaskan mengapa publik menempatkan ekonomi dan hukum sebagai prioritas evaluasi kabinet.
Tekanan biaya hidup tercermin di data rumah tangga
Persoalan ekonomi tidak berhenti di penilaian makro. Survei yang sama menangkap persepsi warga terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga dalam setahun terakhir meningkat. Sementara 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.
Bagi masyarakat Lumajang yang banyak bergantung pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa lokal, tekanan harga dan naiknya pengeluaran rumah tangga sering menjadi topik percakapan sehari-hari. Data nasional ini memberi konteks bahwa keluhan serupa juga terekam secara luas di 38 provinsi.
- 51,9 persen responden mendukung reshuffle kabinet
- 30,8 persen menyoroti sektor ekonomi sebagai prioritas
- 22 persen menyoroti bidang hukum
- Kepuasan kabinet keseluruhan: 47 persen
Metodologi survei dan cakupan nasional
Survei nasional Poltracking Indonesia digelar pada 14–20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden. Metode yang dipakai adalah stratified multistage random sampling. Margin of error tercatat ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, dengan stratifikasi menurut jenis kelamin pemilih. Cakupan itu membuat temuan ini dapat dibaca sebagai potret opini publik lintas daerah, termasuk Jawa Timur.
Ke depan, publik akan mencermati apakah pemerintah merespons sinyal kepuasan yang menurun dan desakan perombakan, khususnya di sektor yang paling disorot. Bagi warga daerah, indikator yang paling terasa tetaplah kestabilan harga, daya beli, serta kepastian hukum di tingkat pelaksanaan kebijakan.
Sumber: Liputan6.