Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya langkah bersama untuk bela Palestina saat menyampaikan sikap Indonesia di KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017. Pidato tersebut merespons keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, keputusan yang dinilai melukai rasa keadilan dan tidak dapat diterima.
Bagi pembaca di Lumajang dan Jawa Timur pada umumnya, isu ini menyentuh kepedulian publik terhadap perdamaian dan hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang konsisten. Jokowi menekankan bahwa perbedaan di antara negara anggota OKI harus dikesampingkan agar suara bersama tetap utuh.
Penolakan tegas atas pengakuan sepihak Yerusalem
Di forum OKI, Presiden menyatakan pengakuan unilateral tersebut harus dikecam secara keras. Ia menilai langkah itu tidak hanya menyakiti umat Islam, tetapi juga merusak prinsip keadilan yang dijunjung masyarakat internasional. Solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, ditegaskan sebagai satu-satunya jalan yang sah.
Indonesia menempatkan persoalan Palestina di pusat diplomasi. Jokowi menggambarkan bahwa dalam setiap napas kebijakan luar negeri RI terdapat keberpihakan pada kemerdekaan dan hak rakyat Palestina. Komitmen itu, katanya, tidak akan surut dan justru akan diperkuat.
Enam poin usulan Indonesia di forum OKI
Presiden merinci usulan konkret agar negara anggota OKI bergerak terkoordinasi. Pertama, penolakan tegas atas pengakuan sepihak dan penegasan solusi dua negara. Kedua, imbauan agar negara yang masih memiliki kedutaan di Tel Aviv tidak memindahkan perwakilannya ke Yerusalem mengikuti langkah Amerika Serikat.
Ketiga, OKI didorong menjadi penggerak bagi negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina agar segera mengambil langkah pengakuan. Keempat, anggota OKI yang memiliki relasi dengan Israel diminta menempuh langkah diplomatik, termasuk meninjau hubungan sesuai resolusi-resolusi OKI yang telah ada.
- Peningkatan bantuan kemanusiaan, kapasitas, dan kerja sama ekonomi untuk Palestina
- Peran aktif OKI di forum multilateral, termasuk Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB
Poin kelima dan keenam menekankan dukungan nyata di lapangan serta lobi internasional yang lebih solid agar tekanan diplomatik tidak berhenti pada pernyataan sikap saja.
Dukungan Indonesia tak hanya politik
Jokowi memastikan Indonesia akan menyertai perjuangan Palestina tidak semata lewat dukungan politik. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bantuan ekonomi juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang. Pendekatan ini dimaksudkan agar rakyat Palestina memperoleh ruang gerak yang lebih baik di tengah tekanan yang terus berlanjut.
Sebelum KTT, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral terkait, termasuk koordinasi dengan pihak yang berbatasan dan mitra yang peduli pada status Yerusalem Timur. Pertemuan tersebut memperkuat pesan bahwa diplomasi Indonesia berjalan aktif di tingkat bilateral maupun multilateral.
Arti penting persatuan negara OKI
Menurut Presiden, isu Palestina harus menjadi perekat di antara negara-negara OKI. Persatuan suara dinilai lebih efektif daripada respons yang terpecah-pecah. Dengan bulatnya sikap, tekanan moral dan diplomatik terhadap keputusan sepihak diharapkan lebih terasa di panggung global.
Sikap resmi tersebut mencerminkan garis kebijakan luar negeri yang menempatkan keadilan internasional sebagai acuan. Bagi publik di daerah, termasuk Lumajang, kejelasan posisi pemerintah memberi kerangka pemahaman bahwa dukungan pada Palestina bersifat konsisten dan terukur, bukan sekadar seruan sesaat.
Dengan penegasan di Istanbul, Indonesia kembali menempatkan diri sebagai negara yang aktif mendorong solusi damai berbasis hukum internasional. Enam poin usulan Jokowi menjadi rujukan arah gerak bersama OKI, sementara komitmen pendampingan bagi Palestina disampaikan secara terbuka di hadapan pemimpin negara Muslim lainnya.
Sumber: Deutsche Welle.