Program Dukcapil Tanggap Bencana digelar Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana tidak kehilangan akses terhadap identitas resmi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menyiapkan layanan jemput bola agar penggantian dokumen administrasi kependudukan berjalan cepat, mudah, dan tanpa biaya. Langkah ini penting dicermati juga di daerah rawan bencana seperti Lumajang, lantaran dokumen hilang atau rusak sering menghambat bantuan dan layanan publik.
Bencana di sejumlah wilayah NTT tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur. Kartu Tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, serta akta catatan sipil berisiko hilang atau tidak layak pakai. Kondisi itu menempatkan korban dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019. Aturan tersebut menegaskan bahwa korban bencana alam berhak mendapat pendataan dan penerbitan dokumen tanpa hambatan prosedural yang memberatkan.
Komitmen Dirjen hadir di lokasi terdampak
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, di tengah musibah penduduk tetap memiliki hak atas identitas. Melalui program khusus untuk NTT, jajarannya berkomitmen datang langsung ke lapangan agar pelayanan tidak terputus. Fokus utamanya adalah memulihkan dokumen yang dibutuhkan warga sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan.
Ia menekankan prinsip layanan yang sederhana dan gratis. Warga tidak diminta mengurus berkas berlapis di kantor yang mungkin ikut terdampak. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemulihan hak sipil dasar, termasuk untuk penyaluran bantuan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya yang mensyaratkan identitas resmi.
Jadwal layanan dan sebaran enam tim lapangan
Pelayanan berlangsung pada 24–28 Agustus 2026. Ditjen Dukcapil membentuk enam unit yang diterjunkan ke kabupaten terdampak. Tim 1 melayani Kabupaten Manggarai. Tim 2 bertugas di Manggarai Barat. Tim 3 menjangkau Manggarai Timur.
Tim 4 mencakup Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Tim 5 bertugas di Ende, sedangkan Tim 6 bergerak di Sikka. Pembagian wilayah itu dirancang agar jangkauan lebih merata dan antrean di satu titik tidak menumpuk. Setiap unit membawa perangkat perekaman serta pencetakan KTP elektronik beserta peralatan pendukung penerbitan dokumen pengganti.
Skema jemput bola dan perangkat yang disiapkan
Model jemput bola menempatkan petugas dekat lokasi pengungsian atau pusat konsentrasi warga terdampak. Dengan begitu, penduduk yang sulit bepergian tetap terlayani. Perangkat mobile memungkinkan perekaman data biometrik dan pencetakan KTP-el di tempat, mengurangi ketergantungan pada kantor dinas yang mungkin rusak atau jauh dari pengungsian.
Selain KTP-el, layanan mencakup dokumen kependudukan lain yang hilang atau rusak akibat bencana, sesuai kewenangan Dukcapil. Prinsip cepat dan gratis menjadi standar operasional agar korban tidak menambah beban ekonomi saat masa pemulihan. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat diperlukan agar data sasaran tepat dan tidak tumpang tindih.
- Layanan 24–28 Agustus 2026 di tujuh kabupaten NTT
- Enam tim dengan perangkat perekaman dan cetak KTP-el
- Dasar hukum penduduk rentan: Permendagri 96/2019
- Biaya ditanggung negara; proses disederhanakan
Pelajaran bagi daerah rawan bencana, termasuk Lumajang
Bagi pembaca di Lumajang dan Jawa Timur, pola respons ini menjadi rujukan kesiapsiagaan administrasi. Wilayah bergunung dan rawan letusan atau banjir bandang membutuhkan mekanisme serupa: data cadangan, jalur jemput bola, serta koordinasi cepat antara dinas dukcapil, BPBD, dan desa. Menjaga salinan digital atau mencatat nomor dokumen penting sebelum musim bencana dapat mempercepat verifikasi saat layanan darurat dibuka.
Pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa identitas kependudukan tidak boleh hilang bersama harta benda. Kehadiran enam tim di NTT menjadi bukti operasional komitmen tersebut. Warga terdampak diharapkan memanfaatkan jadwal layanan sesuai titik yang diumumkan petugas di lapangan agar dokumen segera pulih dan hak administrasi kembali utuh.
Dengan skema terstruktur dan perangkat memadai, pemulihan adminduk pascabencana di NTT diharapkan berjalan tertib dalam rentang lima hari kerja lapangan. Transparansi lokasi tim dan standar gratis perlu terus dikomunikasikan agar tidak muncul calo atau pungutan liar di sekitar titik layanan.
Sumber: CNN Indonesia.