Kenaikan belanja modal Sangihe dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 menjadi sorotan legislatif setempat. Total anggaran daerah disebut mencapai Rp905,43 miliar, atau naik Rp71,08 miliar dibanding APBD induk, sehingga ruang fiskal tambahan itu diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jais Salele, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis. Menurutnya, peningkatan alokasi modal hanya berarti jika diikuti program yang jelas, transparan, dan memberi manfaat langsung, terutama bagi akses dasar masyarakat kepulauan.
Angka Perubahan APBD dan Harapan Publik
Dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026, Jais menegaskan bahwa tambahan belanja modal tidak boleh berhenti di angka. Masyarakat, kata dia, menanti penjelasan konkret soal program prioritas yang akan dibiayai dari kenaikan tersebut.
Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dengan karakteristik geografis tersebar menuntut perhatian khusus pada konektivitas dan layanan dasar. Tanpa penjabaran program yang rinci, kenaikan anggaran berisiko kurang terasa di tingkat kampung dan pulau-pulau kecil.
Jalan, Air Bersih, serta Irigasi Jadi Sorotan
Fraksi Partai Perindo secara eksplisit meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan, prasarana air bersih, serta jaringan irigasi. Ketiga sektor itu dinilai paling mendesak untuk membuka akses ekonomi dan menjaga ketahanan hidup warga.
Jais Salele menyatakan, peningkatan belanja modal sangat diapresiasi apabila dijalankan secara tepat. Ia menekankan pentingnya kejelasan program agar publik memahami ke mana arah tambahan Rp71,08 miliar itu dialokasikan dan bagaimana dampaknya diukur.
- Pembangunan serta peningkatan ruas jalan penghubung wilayah
- Penguatan layanan dan infrastruktur air bersih
- Perbaikan serta perluasan jaringan irigasi pertanian
Transparansi Penggunaan Anggaran Diminta Tegas
Selain daftar prioritas, fraksi juga menyoroti aspek transparansi. Penggunaan dana tambahan harus dapat diawasi dan dilaporkan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Manfaat langsung menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan fiskal daerah.
Rapat paripurna pembahasan perubahan APBD menjadi momentum bagi fraksi untuk menuangkan pandangan resmi. Sikap Perindo di Sangihe ini mencerminkan pola pengawasan legislatif yang menuntut sinkronisasi antara kenaikan belanja dan kebutuhan riil di lapangan.
Pelajaran Fiskal bagi Daerah Lain, Termasuk Lumajang
Bagi pembaca di Lumajang dan Jawa Timur pada umumnya, dinamika APBD di Kepulauan Sangihe menjadi pengingat bahwa kenaikan belanja modal hanya bernilai jika diarahkan ke infrastruktur dasar. Pola tuntutan serupa sering muncul di daerah lain ketika ruang fiskal bertambah, namun prioritas masih diperdebatkan.
Pengawasan fraksi terhadap kejelasan program, akuntabilitas, dan manfaat warga merupakan praktik yang relevan di mana pun, termasuk di kabupaten yang tengah menyusun atau merevisi anggaran. Fokus pada jalan, air bersih, dan irigasi juga sejalan dengan kebutuhan banyak wilayah yang mengandalkan akses fisik dan sumber daya air untuk perekonomian lokal.
Dengan total APBD Sangihe yang disebut Rp905,43 miliar setelah perubahan, publik menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dalam merinci program. Kejelasan itu akan menentukan apakah apresiasi terhadap kenaikan belanja modal berlanjut menjadi kepercayaan terhadap hasil pembangunan.
Secara keseluruhan, pesan Fraksi Perindo melalui Jais Salele pada Kamis, 3 September 2026, menegaskan satu prinsip: tambahan anggaran harus menjawab akses jalan, air bersih, dan irigasi agar warga merasakan dampaknya secara nyata.
Sumber: Sindo News.