Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin diperkuat lewat pengerahan relawan karhutla dari kelompok Masyarakat Peduli Api. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menegaskan langkah ini mendesak karena api masih aktif di enam provinsi prioritas dan menuntut respons cepat serta terpadu.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan evaluasi tersebut dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. Ia menekankan kondisi sudah bergeser dari sekadar antisipasi menjadi pengendalian kejadian yang sedang berlangsung.
Tiga fokus utama penanganan di tingkat nasional
Menurut pejabat tersebut, perhatian kementerian saat ini tertuju pada tiga poros kerja. Pertama, operasi penanganan karhutla di lapangan. Kedua, pengendalian pencemaran udara yang kerap menyertai kabut asap. Ketiga, pengawasan serta penegakan hukum lingkungan, termasuk isu asap lintas batas.
Pemerintah dan warga dinilai sudah banyak bergotong royong memadamkan api. Meski begitu, masih tercatat oknum yang memantik api baru sehingga titik panas muncul kembali di sejumlah lokasi. Kesadaran kolektif dinilai kunci agar angka kebakaran dan polusi tidak melonjak.
Sebaran 95 kelompok MPA di wilayah rawan
Untuk operasi darat, KLH telah membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api di daerah-daerah yang rentan. Total personel yang tergabung mencapai 1.425 orang. Rincian kelompoknya meliputi 18 unit di Sumatera Selatan, 15 di Riau, 9 di Jambi, 18 di Kalimantan Tengah, 15 di Kalimantan Barat, dan 20 di Kalimantan Selatan.
Pembentukan kelompok itu belum berhenti. Rizal menuturkan rencana lanjutan sekitar 35 MPA baru masih akan digulirkan pada 2026 agar jangkauan pemadaman komunitas makin luas. Pola ini menempatkan warga terlatih sebagai garda depan di jalur darat, mendampingi aparat dan basarnas saat api sulit dijangkau kendaraan besar.
Hibah ribuan peralatan pemadam untuk relawan
Selain personel, pemerintah menghibahkan 3.975 unit sarana prasarana kepada MPA. Peralatan itu mencakup 500 fire rake, fire beater, pompa jinjing, pompa punggung atau jet shooter, 375 unit selang pemadam, 100 nozzle, 75 Y-connector, serta 1.125 baju keselamatan dan 1.125 sepatu boot.
Kelengkapan tersebut diharapkan mempercepat pendinginan lahan gambut dan hutan sekunder yang mudah terbakar ulang. Dengan alat yang seragam, koordinasi antar kelompok di enam provinsi prioritas juga dinilai lebih rapi saat operasi gabungan berlangsung berhari-hari.
- 95 kelompok MPA aktif di enam provinsi prioritas
- 1.425 personel relawan siap operasi darat
- 3.975 unit alat pemadam dan pelindung dihibahkan
- Rencana tambahan sekitar 35 MPA pada 2026
Relevansi kewaspadaan bagi pembaca di Lumajang
Meski enam provinsi prioritas yang disebut berada di Sumatera dan Kalimantan, isu karhutla tetap relevan bagi warga Lumajang. Kawasan lereng dan hutan di sekitar Gunung Semeru rawan terbakar pada musim kemarau, sehingga pola penguatan relawan desa dan rantai komando pemadaman nasional bisa menjadi acuan kesiapsiagaan lokal.
Pemantauan titik panas, larangan membakar lahan sembarangan, serta pelaporan cepat ke petugas tetap perlu digalakkan di tingkat kecamatan. Pengalaman nasional menunjukkan penegakan hukum dan edukasi warga sama pentingnya dengan kiriman alat pemadam.
Rizal berharap sinergi preemtif, preventif, dan represif terus berjalan agar musim kemarau tidak berakhir dengan kabut asap berkepanjangan. Bagi daerah seperti Lumajang, menyelaraskan relawan desa dengan prosedur BNPB dan dinas terkait menjadi investasi keselamatan lingkungan jangka panjang.
Sumber: Liputan6.