Pesan soal kultur musyawarah NU kembali disuarakan Yenny Wahid usai dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid itu menilai unjuk rasa yang disertai kemarahan hingga perusakan fasilitas tidak mencerminkan cara berorganisasi warga nahdliyin, termasuk yang tersebar di daerah seperti Lumajang.
Pernyataan itu disampaikan Yenny di Jombang pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Ia merespons ketegangan yang sempat muncul di sekitar arena sidang setelah sejumlah keputusan forum dipersoalkan sebagian peserta dan simpatisan.
Musyawarah jadi jalan utama beda pendapat
Menurut Yenny, setiap perbedaan di tubuh NU seyogianya diselesaikan lewat musyawarah. Demonstrasi yang berujung chaos, kata dia, bukan bagian dari kultur organisasi yang lahir dari tradisi pesantren dan ulama.
“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kekecewaan terhadap hasil keputusan tidak boleh dilampiaskan dengan merusak fasilitas, termasuk perangkat di lokasi sidang. Cara semacam itu dinilainya jauh dari adab nahdliyin.
Hasil muktamar dan aturan idah politik
Yenny menekankan pihak yang tidak puas tetap perlu menerima kesepakatan para muktamirin. Salah satu isu yang disinggung adalah masa idah politik, yang menurutnya sudah menjadi keputusan forum dan perlu dihormati bersama.
Kebijakan tersebut dipandang penting agar NU menjaga jarak dari partai politik. Dengan jarak itu, organisasi diharapkan tidak mudah dimasuki kepentingan praktis dan tetap netral terhadap seluruh partai.
“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan,” kata Yenny. Politik kebangsaan, lanjutnya, diarahkan pada urusan rakyat, persatuan, serta upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.
Harapan pada AHWA dan para ulama
Terkait terbentuknya Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA, Yenny menaruh harapan besar pada kiai yang terpilih. Para alim tersebut diharapkan mampu menetapkan pilihan terbaik untuk Rais Aam maupun kandidat Ketua Umum PBNU periode berikutnya.
Ia juga mengajak seluruh muktamirin dan pihak terkait menghormati putusan ulama. Sikap itu dinilai krusial agar NU tetap solid menghadapi tantangan di abad kedua perjalanan organisasi.
Imbauan jaga adab di arena muktamar
Sebelumnya, ketegangan sempat terjadi di luar lokasi sidang Muktamar ke-35 NU. Massa simpatisan salah satu calon merasa tidak puas dengan mekanisme sidang. Situasi kemudian mencair dan massa membubarkan diri.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen mengimbau semua pihak menahan diri dan menghormati mekanisme persidangan. Pagar Nusa, katanya, hadir semata untuk khidmah menjaga keamanan, ketertiban, dan maruah muktamar, tanpa memihak kandidat mana pun.
Nabil mengingatkan muktamar digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, yang lekat dengan jejak perjuangan pendiri NU, termasuk K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Di tempat bersejarah itu, perselisihan yang mencederai persaudaraan sesama nahdliyin dinilai tidak pantas ditampilkan.
Bagi pembaca di Lumajang dan kawasan tapal kuda lainnya, penegasan Yenny menjadi pengingat bahwa kekuatan NU justru berada pada kemampuan merawat perbedaan lewat forum, bukan melalui tekanan di luar kesepakatan. Sikap menerima hasil musyawarah tetap menjadi modal organisasi menjaga netralitas dan peran kebangsaan di tingkat lokal maupun nasional.
Sumber: Liputan6.