Komitmen pemerintah daerah terhadap program Tangsel warga kembali disorot usai perhelatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan bahwa seluruh program Pemkot diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar agenda formal.
Acara digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa penghargaan batch kedua berfokus pada empat isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Empat kategori yang menyentuh kebutuhan dasar
Berbeda dari batch sebelumnya, penilaian Batch II menitikberatkan Implementasi Program 3 Juta Rumah, akses serta kualitas layanan kesehatan, akses penduduk ke layanan pendidikan, dan pengelolaan sampah beserta lingkungan asri. Empat tema itu dinilai Tito sebagai cermin kebutuhan dasar sekaligus ukuran upaya pemda memperbaiki kualitas hidup.
Menurut Mendagri, apresiasi tidak hanya soal siapa yang juara. Forum ini juga dimaksudkan mendorong perbaikan kinerja, munculnya inovasi, dan berbagi praktik baik antar daerah. Ia menekankan kegiatan serupa dapat memotivasi pemerintah daerah agar terus mengasah capaian pelayanan publik.
Posisi Tangsel di forum Jawa-Bali
Kehadiran Benyamin Davnie di Nusa Dua tidak hanya dibaca dari hasil akhir penghargaan. Empat tema yang dibahas justru beririsan dengan agenda pemerintahan yang sedang dijalankan di Tangerang Selatan. Ia menyatakan komitmen Pemkot agar program-program daerah tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Tangsel sebelumnya meraih Terbaik III untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, disertai dana apresiasi Rp1 miliar. Capaian itu dinilai sebagai buah dari program yang menyasar kelompok warga yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Pelajaran untuk daerah lain, termasuk Jawa Timur
Bagi pembaca di Lumajang dan wilayah Jawa Timur lainnya, pola penekanan pada rumah layak huni, layanan kesehatan mudah dijangkau, kesempatan pendidikan, serta lingkungan bersih menjadi kerangka yang relevan. Tanpa menyamakan kondisi tiap daerah, arah kebijakan yang berangkat dari persoalan warga dapat menjadi acuan evaluasi kinerja lokal.
Penghargaan, dalam pandangan pejabat pusat maupun kepala daerah yang hadir, bukan titik akhir. Setelah apresiasi diberikan, pekerjaan pemerintahan tetap berlanjut: menjaga konsistensi program, mengukur dampak di lapangan, dan memperbaiki celah pelayanan yang masih dirasakan warga.
Fokus berkelanjutan setelah apresiasi
Benyamin menilai penghargaan sebelumnya terkait stunting dan kemiskinan lahir dari program unggulan yang menyentuh persoalan masyarakat. Ia menekankan bahwa kerja pemda tidak berhenti saat piagam atau dana apresiasi diterima. Orientasi pada kebutuhan warga harus terus menjadi kompas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Rumah layak huni sebagai bagian dari kenyamanan hunian warga
- Layanan kesehatan yang mudah diakses
- Perluasan kesempatan pendidikan
- Pengelolaan sampah dan lingkungan yang asri
Dengan empat poros tersebut, forum di Badung menempatkan isu teknis pemerintahan pada bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi Tangerang Selatan, pernyataan wali kota menegaskan ulang bahwa program daerah diukur dari seberapa jauh menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari formalitas dokumen perencanaan.
Ringkasnya, apresiasi pemda 2026 batch Jawa-Bali menjadi momentum mengingatkan bahwa indikator keberhasilan daerah terletak pada rumah, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Komitmen serupa, jika dijalankan konsisten, dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di mana pun, termasuk di kawasan yang terus berbenah di Jawa Timur.
Sumber: Sindo News.