Perkembangan pemilihan Ketum PBNU baru kembali menarik perhatian warga nahdliyin, termasuk di Jawa Timur dan Lumajang, setelah perwakilan Papua menyampaikan sejumlah harapan terkait karakter dan cara kerja pimpinan pusat. Abdul Kahar Yelipele, Ketua PWNU Provinsi Papua Pegunungan, menyinggung soal etika, akhlak, serta kehadiran langsung pengurus di daerah saat sidang terkait komisi-komisi organisasi berlangsung di Jombang.
Kegiatan itu digelar di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Perwakilan NU dari berbagai wilayah hadir mengikuti proses pleno penetapan komisi. Di sela kegiatan, Yelipele menekankan bahwa keputusan yang sudah dibahas bersama diharapkan tetap berpijak pada musyawarah yang menjunjung sopan santun dan budi pekerti.
Etika dan akhlak sebagai fondasi kepemimpinan
Menurut Yelipele, figur Ketum PBNU yang akan datang perlu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Ia menilai kesepakatan di ruang sidang relatif berjalan tanpa saling merugikan. Namun, titik tekannya jelas: etika dan akhlak tidak boleh dikesampingkan dalam setiap langkah kepemimpinan.
Ia mengingatkan bahwa roh ajaran Islam melekat pada akhlak yang baik, sebagaimana diajarkan para muassis, kiai, dan alim ulama. Harapan itu ia sampaikan agar pengurus pusat tetap menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman, bukan sekadar wacana formal di forum besar.
Posisi dukungan masih terbuka
Terkait arah dukungan personal, Yelipele belum menetapkan pilihan. Ia menyatakan masih akan mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mengambil sikap. Sikap hati-hati itu mencerminkan dinamika internal yang sedang berlangsung menjelang penetapan kepemimpinan baru PBNU.
Bagi pembaca di Lumajang dan kawasan tapal kuda lainnya, isu ini relevan karena banyak ranting dan anak cabang NU di Jatim mengikuti setiap sinyal dari forum nasional. Karakter pimpinan pusat biasanya berpengaruh pada gaya pembinaan jamiyah hingga ke tingkat desa.
Perhatian khusus untuk Papua dan daerah tertinggal
Yelipele menggambarkan kondisi masyarakat muslim, termasuk warga NU di Papua, yang membutuhkan perhatian lebih intensif. Keberadaan organisasi di kawasan konflik maupun wilayah yang dianggap tertinggal, katanya, tidak boleh hanya berhenti pada struktur administratif.
Ia berharap koordinator wilayah turun langsung, melihat kendala di lapangan, lalu merumuskan solusi yang konkret. Selain itu, Ketum PBNU terpilih juga diharapkan bersedia hadir di Papua. Kunjungan semacam itu, menurutnya, dinanti tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga kalangan lain yang menghargai sejarah pendekatan NU di tanah Papua.
- Pembinaan jamiyah di daerah tertinggal diprioritaskan
- Korwil diminta aktif meninjau kondisi lapangan
- Kehadiran pengurus pusat dinilai memperkuat rasa kebersamaan
Bingkai NKRI dan warisan pendekatan kultural
Yelipele merasa bersyukur NU di Papua berdiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerimaan di bawah payung Nahdlatul Ulama ia sebut sebagai keistimewaan. Namun ia mengingatkan agar kondisi itu tidak dibiarkan tanpa pembinaan berkelanjutan.
Ia menyinggung memori kolektif terkait kebijakan era Gus Dur yang memberi ruang simbolik bagi masyarakat Papua. Pengalaman historis itu, dalam pandangannya, memperkuat harapan agar pengurus NU ke depan tetap dekat dengan warga di wilayah pinggiran dan menjaga pendekatan yang menenangkan.
Bagi warga nahdliyin Lumajang yang terbiasa dengan aktivitas pesantren dan kegiatan ranting, pesan dari Papua ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan nasional PBNU dinilai dari kesantunan sikap sekaligus keberpihakan pada daerah yang jarang tersorot. Proses di Jombang masih berjalan, sementara harapan akan figur yang beretika dan hadir di lapangan terus disuarakan perwakilan kawasan timur Indonesia.
Sumber: Liputan6.