Wacana reformasi PBB kembali mengemuka setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mempertanyakan kemampuan lembaga dunia itu meredam perang. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta serta sejumlah peraih Nobel dan Turing Award di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Bagi pembaca di Lumajang dan seluruh Jawa Timur, isu ini relevan karena Indonesia sejak lama menempatkan perdamaian internasional sebagai bagian dari arah politik luar negeri.
Dalam pengantar jamuan makan siang tersebut, Megawati menyebut pertanyaan besar yang mengganggunya: mengapa konflik bersenjata di berbagai kawasan belum juga diselesaikan secara tuntas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menekankan penilaian itu datang dari pengalaman sebagai mantan kepala negara, bukan sekadar opini politik sesaat.
Struktur DK PBB dinilai usang
Menurut Megawati, kerangka kelembagaan PBB, terutama Dewan Keamanan, lahir setelah Perang Dunia II dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas peradaban masa kini. Ia mengingatkan bahwa Bung Karno pun berulang kali mendorong agar PBB mengubah diri agar lebih adil bagi seluruh bangsa.
Ia menegaskan komposisi Dewan Keamanan tidak boleh stagnan seperti bentuk lama. Negara-negara yang dulu belum merdeka saat lembaga itu dibentuk, kini harus mendapat ruang yang setara di forum pengambilan keputusan keamanan global. Tanpa penyesuaian itu, legitimasi keputusan DK PBB akan terus dipersoalkan.
Usul forum pemimpin dan ilmuwan dua kali setahun
Selain kritik struktural, Megawati menyampaikan usulan konkret kepada Ramos-Horta. Ia mendorong pembentukan ruang pertemuan berkala yang mempertemukan pemimpin politik, ilmuwan, dan pemikir untuk membahas kemanusiaan serta masa depan peradaban.
Frekuensi yang digagas adalah dua kali dalam setahun. Tujuannya agar gagasan lintas disiplin bisa dipertukarkan, solusi dicari bersama, dan komitmen menjaga keamanan dunia—termasuk dari ancaman pemanasan global—semakin erat. Ia menilai pertemuan semacam itu dapat menjadi pelengkap mekanisme resmi PBB yang kerap lambat bergerak.
Ilmu pengetahuan harus memajukan, bukan menghancurkan
Dalam sambutan yang sama, Megawati menyoroti laju ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu, tegasnya, wajib diarahkan untuk kemajuan peradaban, bukan menjadi alat penghancuran. Dampak negatif terhadap kemanusiaan perlu dicegah melalui kerja sama internasional yang serius.
Ia juga menekankan perlunya hukum internasional yang mampu mengatur persoalan tersebut. Tanpa kerangka hukum yang kuat, dunia berisiko semakin terbelah oleh rivalitas geopolitik dan kepentingan ekonomi sempit. Pertemuan dengan para ilmuwan di Jakarta ia maknai sebagai jembatan antara capaian ilmiah dan tanggung jawab politik demi kemanusiaan.
- Reformasi struktur Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif
- Forum berkala pemimpin, ilmuwan, dan pemikir dua kali setahun
- Penguatan hukum internasional terkait teknologi dan perdamaian
- Komitmen memakai sains untuk amal kemanusiaan, bukan destruksi
Ajakan bersulang untuk komitmen kemanusiaan
Menutup sambutan, Megawati mengajak seluruh tamu undangan bersulang. Isyarat simbolik itu dimaksudkan untuk meneguhkan janji bersama: memegang “api perjuangan” agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didedikasikan bagi kemanusiaan. Pesan tersebut selaras dengan tradisi diplomasi Indonesia yang menekankan solidaritas antar bangsa.
Bagi masyarakat Lumajang yang mengikuti dinamika politik nasional dan global, pernyataan Megawati menandai kembali pentingnya suara Indonesia dalam perdebatan tata kelola dunia. Apakah usulan reformasi dan forum lintas tokoh itu akan mendapat respons internasional, masih bergantung pada dialog lanjutan antar pemimpin dan lembaga terkait. Yang jelas, desakan agar PBB lebih relevan dan berkeadilan telah disampaikan secara terbuka di Jakarta.
Sumber: Liputan6.