Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional ISEI 2026 bersama Sidang Pleno ISEI XXV di IPB International Convention Center, Botani Square, Kota Bogor. Kegiatan berlangsung Rabu hingga Jumat, 26–28 Agustus 2026, sebagai forum strategis membahas arah perekonomian nasional dan daerah. Tema yang diusung menekankan penguatan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi demi stabilitas ekonomi dinamis, hilirisasi-industrialisasi, serta ekonomi kerakyatan menuju Indonesia maju.
Bagi pembaca di Lumajang dan wilayah Jawa Timur lainnya, isu hilirisasi serta ekonomi kerakyatan relevan karena menyentuh daya saing daerah, rantai nilai produk lokal, dan peran UMKM. Forum ini tidak hanya menghadirkan wacana pusat, tetapi juga membuka ruang rekomendasi yang dapat menjangkau kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Latar Belakang dan Tujuan Forum
Menurut Dr. Solikin M. Juhro, Sekretaris Umum ISEI sekaligus Ketua Panitia Pengarah, rangkaian acara dirancang sebagai ajang diseminasi gagasan sekaligus pembentukan rekomendasi ISEI terkait perkembangan dan arah kebijakan ekonomi. Forum diharapkan memperkokoh kontribusi organisasi dalam perumusan kebijakan, menumbuhkan kesadaran publik, serta mempererat kolaborasi tiga pilar: akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.
Kehadiran pejabat tinggi, termasuk Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang menyampaikan kata sambutan, menandai bobot strategis pertemuan. Diskusi tidak berhenti pada analisis makro, tetapi diarahkan agar menghasilkan masukan yang dapat dipakai pembuat kebijakan di pusat maupun daerah.
Tema Sinergi dan Agenda Pembahasan
Tema resmi seminar menekankan tiga poros kerja: menjaga stabilitas ekonomi yang tetap dinamis, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi lintas aktor sebagai prasyarat, bukan pelengkap. Tanpa koordinasi yang rapi, hilirisasi berisiko terhambat di regulasi, pembiayaan, atau kesiapan industri pendukung.
Dalam konteks daerah seperti Lumajang, kerangka serupa bisa dibaca sebagai pengingat pentingnya menyambungkan potensi sumber daya lokal dengan kebijakan hilir dan akses pasar. ISEI menempatkan sidang pleno sebagai wahana merumuskan sikap kelembagaan terhadap isu-isu tersebut secara lebih sistematis.
Peran Akademisi, Pelaku Usaha, dan Pemerintah
Seminar nasional ISEI menempatkan akademisi sebagai penyedia bukti dan kerangka analisis, pelaku usaha sebagai pihak yang menghadapi kendala operasional harian, serta pemerintah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan. Sinergi ketiganya dinilai krusial agar rekomendasi tidak bersifat normatif belaka, melainkan dapat diuji di lapangan.
- Akademisi: riset, evaluasi kebijakan, dan proyeksi risiko ekonomi.
- Pelaku usaha: umpan balik biaya, logistik, dan daya saing industri.
- Pemerintah: penyesuaian regulasi, insentif, dan koordinasi lintas sektor.
Dr. Solikin M. Juhro menegaskan harapan agar kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sekaligus memperjelas posisi ISEI sebagai mitra pemikiran kebijakan. Sidang Pleno XXV menjadi ruang internal organisasi untuk menyelaraskan pandangan pengurus terkait isu nasional dan daerah.
Implikasi bagi Pembangunan Daerah
Meskipun lokasi acara di Bogor, cakupan bahasan mencakup perekonomian daerah. Rekomendasi yang lahir dari forum sejenis biasanya menyentuh stabilitas harga, arah industrialisasi, dan penguatan usaha rakyat—isu yang bersinggungan langsung dengan perencanaan pembangunan di kabupaten/kota, termasuk di Jawa Timur.
Bagi pemangku kepentingan di Lumajang, mengikuti arah diskursus nasional soal hilirisasi dan ekonomi kerakyatan membantu menyiapkan respons lokal: pemetaan komoditas unggulan, kesiapan SDM, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan asosiasi pengusaha. Artikel ini merangkum fakta penyelenggaraan berdasarkan liputan media sumber, tanpa menambahkan klaim kehadiran pejabat daerah yang tidak disebutkan.
Secara keseluruhan, Seminar Nasional ISEI 2026 dan Sidang Pleno ISEI XXV menegaskan bahwa stabilitas ekonomi, hilirisasi, dan ekonomi kerakyatan membutuhkan kerja bersama yang terukur. Publik dan pemangku kepentingan daerah dapat menjadikan tema forum sebagai rujukan diskusi kebijakan di tingkat lokal, sambil menunggu turunan rekomendasi resmi yang dihasilkan panitia dan pengurus pusat ISEI.
Sumber: Sindo News.