Anggota legislatif di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menegaskan pentingnya pendataan rumah gempa yang dilakukan secara cermat dan terbuka. Elias Cima dari Fraksi Perindo di DPRD Nagekeo meminta pemerintah menuntaskan verifikasi kerusakan hunian warga setelah guncangan yang melanda wilayah Flores beberapa waktu lalu. Permintaan itu muncul agar proses bantuan dan perbaikan tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat terdampak.
Bagi pembaca di Lumajang dan daerah lain di Jawa Timur, isu ini relevan sebagai pengingat bahwa ketepatan data pascabencana menentukan kecepatan pemulihan. Tanpa inventarisasi yang rapi, distribusi bantuan mudah timpang dan rekonstruksi berisiko molor.
Desakan legislator atas verifikasi hunian rusak
Elias Cima menyampaikan agar pemerintah tidak terburu-buru menutup tahap pendataan. Ia menekankan perlunya ketelitian di lapangan agar setiap rumah yang benar-benar mengalami kerusakan tercatat dengan status yang sesuai. Transparansi menjadi kata kunci agar warga mengetahui dasar penilaian kerusakan ringan, sedang, atau berat.
Sebagai wakil rakyat di tingkat kabupaten, ia menempatkan isu ini sebagai bagian dari pengawasan terhadap layanan publik pascabencana. Data yang rapi memudahkan koordinasi antarinstansi, mulai dari pemerintah desa hingga dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.
Mengapa data akurat menentukan arah bantuan
Pendataan yang longgar berpotensi menimbulkan dua masalah sekaligus. Di satu sisi, warga yang rumahnya rusak bisa terlewat dari daftar penerima bantuan. Di sisi lain, alokasi anggaran bisa tidak tepat sasaran jika status kerusakan tidak diverifikasi ulang. Karena itu, proses pencatatan perlu dilengkapi dokumentasi lapangan dan mekanisme sanggahan yang jelas.
Ketika data sudah tervalidasi, pemerintah lebih mudah menyusun prioritas perbaikan. Rumah yang tidak layak huni dapat didahulukan, sementara kerusakan ringan ditangani bertahap sesuai ketersediaan sumber daya. Pola ini juga mengurangi spekulasi di masyarakat soal siapa yang berhak mendapat dukungan lebih dulu.
- Verifikasi langsung di lokasi hunian terdampak
- Klasifikasi kerusakan yang konsisten dan dapat diaudit
- Publikasi ringkas hasil pendataan untuk kontrol sosial
- Saluran pengaduan bagi warga yang merasa belum tercatat
Peran pemerintah daerah Nagekeo dalam pemulihan
Tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah yang paling dekat dengan warga. Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan menggerakkan perangkat kecamatan dan desa untuk mempercepat pembaruan data. Koordinasi dengan BPBD serta dinas pekerjaan umum menjadi penting agar hasil pendataan langsung terhubung ke rencana rehabilitasi.
Legislator setempat dapat terus mengawal melalui rapat komisi, kunjungan lapangan, dan permintaan laporan berkala. Pengawasan semacam itu menjaga agar komitmen penanganan gempa tidak berhenti pada pernyataan resmi, melainkan berlanjut pada realisasi perbaikan hunian.
Catatan untuk daerah rawan bencana di Jawa Timur
Meskipun peristiwa ini terjadi di NTT, praktik pendataan yang tertib layak dijadikan rujukan daerah lain, termasuk kawasan rawan di Jawa Timur. Lumajang, yang akrab dengan risiko bencana alam, memiliki kepentingan agar sistem inventarisasi kerusakan selalu siap diuji. Latihan pendataan, pemutakhiran profil kerentanan desa, dan kejelasan alur pengaduan warga dapat mengurangi kekacauan saat peristiwa serupa terjadi.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa kelengkapan dokumen kepemilikan atau keterangan tetangga sering membantu proses verifikasi. Semakin lengkap bukti di tingkat lokal, semakin cepat data naik ke tingkat kabupaten untuk diproses menjadi bantuan.
Pada akhirnya, desakan Elias Cima menggarisbawahi satu hal sederhana: pemulihan pascagempa dimulai dari angka yang dapat dipercaya. Pendataan rumah gempa yang cermat dan transparan memberi fondasi bagi bantuan yang adil serta rekonstruksi yang terukur. Pemerintah daerah Nagekeo kini dituntut menuntaskan langkah itu agar warga Flores segera mendapat kepastian.
Sumber: Okezone.